Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir saat memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan jajaran mitra kerja dalam rangka Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat.Foto :Hendra/rni

Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir mengaku turut prihatin atas kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hancur total akibat bencana gempa bumi. Hal ini berimbas pada pelayanan RS pasca gempa, yang hanya beratapkan terpal dan tenda seadanya. Di luar tenda tersebut, butiran debu bertebaran yang justru membahayakan bagi pasien yang dirawat.

“Terus terang, kalau dilihat tenda itu sangat tidak memadai, tidak layak untuk dijadikan tempat perawatan pasien. Kalau hujan saya yakin air pasti akan masuk ke dalam. Kita juga rasakan tadi panasnya situasi di dalam tenda,” ungkap Ali Mahir saat mengikuti peninjauan RSUD Tanjung bersama Tim Kunjungan Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Lombok Utara, NTB, Kamis (01/10/2019).

Ia mengusulkan kepada masyarakat yang sakit sesak nafas untuk tidak dirujuk ke RSUD Tanjung, mengingat banyaknya debu yang beterbangan, dikhawatirkan akan semakin mengganggu pernafasan. “Sangat tidak memadai, AC hanya ada 2. Untuk yang sakit sesak nafas saya usul supaya dirujuk ke RS yang lebih besar di Mataram. Karena di RSUD Tanjung banyak debu. Bukannya sehat, tapi malah tambah sakit,” ungkap Ali Mahir.

Meski demikian, legislator Partai NasDem ini tetap memberikan apresiasi kepada pengelola RSUD yang telah berusaha menyediakan tempat relokasi yang bagus, meskipun belum maksimal pembangunannya yang berjarak kurang lebih 2 kilometer dari lokasi RSUD Tanjung yang hancur akibat gempa.

“Untuk relokasi, tempatnya bagus. Sehingga ambulans bisa masuk karena lokasinya pinggir jalan. Tapi belum ada peralatannya. Yang kami permasalahkan yakni lantainya yang terbuat dari semen kasar dan berdebu. Menurut pihak penyelenggara, akan ditutup oleh plastik. Harusnya keramik, jadi ketika ada kotoran gampang dibersihkan,” jelas Ali Mahir.

Legislator dapil Jawa Tengah itu mengingatkan, proses recovery yang belum maksimal ini membutuhkan sinergi dari semua pihak, tak hanya eksekutif saja, namun legislatif melalui tugas dan fungsi terus mendorong dan memberikan dukungan agar proses pemulihan NTB dapat berlangsung secara waktu yang singkat. (hs/sf)